Pakar Hukum: Kasus Migor Tak Boleh Berhenti Di Tengah Jalan

Spread the love

Jakarta – Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikr Hajar meminta masyarakat terus mengawal kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO), bahan baku minyak goreng, yang saat ini sedang diperiksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Masyarakat harus terus menindaklanjuti kasus ini agar tidak berhenti di tengah jalan,” kata Fikar saat dihubungi awak media, Sabtu (5/7/2020).

Menurut dia, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi CPO di kejaksaan. slot pulsa

Pertama, kasusnya masuk ke Pengadilan Negeri (PN).

Namun dapat juga dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Pemeriksaan (SP3).

Di sisi lain, Vikar mengatakan masyarakat dapat meminta masyarakat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan terhadap kasus dugaan korupsi dalam kasus korupsi.

Menurut UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan pengawasan terhadap kasus korupsi yang ditangani lembaga lain, seperti Kejaksaan dan kepolisian.

“Masyarakat juga bisa meminta Presiden mengingatkan Jaksa Agung untuk bekerja lebih serius dalam menangani kasus dugaan korupsi minyak goreng,” ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan pihaknya tidak akan berpihak dalam menyelesaikan kasus dugaan korupsi ekspor CPO.

Burhan El-Din juga menegaskan bahwa Kejaksaan tidak memiliki kepentingan politik dalam mengusut kasus tersebut.

Burhanuddin juga pernah mengatakan bahwa penyidikan kasus tersebut tidak akan berhenti pada empat tersangka.

Presiden Joko Widodo juga meminta Kejaksaan Agung mengusut tuntas kasus dugaan korupsi penyediaan fasilitas CPO.

Hal ini agar publik mengetahui siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Previous post Bamsoet Tinjau Pembangunan Ibu Kota Administratif Sejong Di Korea Selatan
Next post Hepatitis Akut Renggut 3 Anak, Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Segera Sosialisasi Dan Edukasi