Majelis Hakim Ungkap Alasan Tolak Eksepsi Irjen Napoleon Dalam Kasus Penganiayaan M Kece

Spread the love

Reporter Abdi Randa Shakti melaporkan.

JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengungkap alasan penolakan keberatan atau eksepsi dalam kasus penganiayaan terhadap terdakwa M. Casey, Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte.

Alasannya, kami memutuskan untuk menolaknya karena pengecualian itu tidak berdasarkan undang-undang. slot depo pulsa

Dalam persidangan Kamis (12/5/2022), Ketua Majelis Hakim Jumianto mengatakan, “keberatan kuasa hukum terdakwa atas keberatan atau eksepsi tersebut tidak memiliki dasar hukum dan harus dinyatakan diberhentikan”.

Pengecualian yang ditolak adalah permintaan maaf atau dokumen M. Casey, surat perjanjian damai, dan surat yang meminta agar laporan tentang Kapten Napoleon ditahan.

Menurut Gumianto, ketiga surat tersebut tidak meniadakan syarat formil dan materiil dari penuntutan.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) diketahui telah menolak kekebalan terdakwa dalam kasus penyerangan terhadap Inspektur Paul Napoleon Bonaparte v. M. Casey.

Ini melanjutkan penganiayaan Pariscrim Pollery terhadap M. Keeji.

Kedua, saya memerintahkan penuntutan untuk melanjutkan kasus atas nama terdakwa Napoleon Bonaparte, kata Gomianto.

Napoleon telah mengajukan surat perintah pengecualian dari penuntutan yang diajukan oleh jaksa sehubungan dengan penganiayaan bersama terhadap Muhammad Kosman, yang dikenal dengan nama samaran M. Kasus, oleh Unit Reserse Kriminal Polri.

Pengacara Napoleon, Erman Omar, mengatakan Kamis (4 Juli 2022) di pengadilan bahwa “Inspektur Paul Napoleon Bonaparte, sendirian, dan tidak bersama orang lain, mengirim kepada Muhammad Kosman sebuah paket kotoran atau kotoran manusia. Dilukis di wajah Kasus Muhammad. ” “. Kemudian.

Oleh karena itu, ia menilai bahwa tindakan yang dilakukan Napoleon terhadap M. Cayce tidak sesuai dengan unsur kekerasan berdasarkan ketentuan yang diberikan kepadanya, yaitu pasal 170(2)(1) KUHP. Erman mengatakan tuduhan itu bertentangan dengan kasus sebenarnya.

Dakwaan Jaksa Agung

Dalam kasus ini, Jaksa Agung mendakwa Napoleon berdasarkan Pasal 170(2) KUHP.

Pasal 2 mengatur bahwa jika pelaku mencederai korban, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Napoleon juga menuntut Pasal 170 (1) bersama dengan Pasal 55 (1) KUHP dan 351 (1) KUHP. Pasal 351(1) mengancam pelaku tindak pidana persekusi dengan pidana penjara paling lama dua tahun.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Previous post Turis Domestik Menurun, Turis Asing Naik Drastis, Ribuan Warga Negara Australia Kunjungi Bali
Next post Tes TKD Rekrutmen Bersama BUMN 2022, Ini Yang Harus Dipersiapkan Sebelum Mengikuti Ujian