KPK Limpahkan Berkas Perkara Ke PN Pekanbaru, Annas Maamun Akan Kembali Rasakan Persidangan

Spread the love

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara mantan Gubernur Riau Anas Mamoon ke Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru.

Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan Kamis di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta bahwa “Hari ini, Jaksa Agung KPK Yoga Pratomo telah merujuk berkas perkara yang mendakwa terdakwa Anas Mamun ke Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru.” 2022-05-12).] slot online deposit pulsa

Anas merupakan terdakwa kasus suap sertifikasi R-APBDP TA 2014 dan R-APBD TA 2015 Provinsi Riau.

Ali menjelaskan, penangkapan terhadap tersangka dibawa ke pengadilan.

Saat ini, tempat penahanan Anas Mamoun masih dipercaya oleh KPK Rutan Kavling C1.

“Kami juga menunggu penetapan hakim dan sidang, serta jadwal pembacaan dakwaan,” jelas Ali.

Sebelumnya, KPK menyatakan berkas perkara mantan Gubernur Riau Anas Mamun dinyatakan P21 atau selesai.

Oleh karena itu Anas Mamoon akan dijerat dengan pasal suap sehubungan dengan pengesahan R-APBDP Tahun Anggaran 2014 dan R-APBD Tahun Anggaran 2015 oleh Provinsi Riau.

Ali Fikri, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, dalam keterangannya, Selasa, mengatakan, “Barang bukti dan pengalihan kasus Tersangka A (1 Januari 2020).

Ali mengatakan, penyidikan Anas Mamoun sudah selesai dan semua aspek kasus sudah dinyatakan tuntas.

Sidang Anas akan dilanjutkan selama 20 hari oleh JPU di Rutan KPK Distrik C1 hingga 7 Mei 2022.

“Dipastikan dalam 14 hari kerja tim kejaksaan akan segera mentransfer berkas perkara dan dakwaan ke Pengadilan Tibikor,” kata Ali.

Anas Mamoun akan didakwa dengan dakwaan pertama yang tercantum dalam Pasal 5(1) dan (2) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi atau dakwaan kedua dalam Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.

Annas kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap persetujuan R-APBDP Tahun Anggaran 2014 dan R-APDB Tahun Anggaran 2016 di Provinsi Riau. Dalam kasus kedua Anas, KPK memeriksa 78 saksi dan menyita uang Rp 200 juta.

Terkait pembangunan kasus, Anas Mamoun selaku Gubernur Riau periode 2014-2019 telah mengirimkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Anggaran Sementara Prioritas dan Maksimum 2015 (PPAS) kepada Ketua Badan Legislasi Negara. , yang kemudian diduduki oleh Jowhar Firdaus.

Usulan yang disampaikan Anas Mamoun tersebut memiliki beberapa item terkait dengan perubahan alokasi anggaran, antara lain perubahan anggaran pembangunan rumah layak huni yang semula dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. . Oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD).

Karena tidak ada kesepakatan anggaran dengan DPRD ini, Anas Mamoun diduga memberikan sejumlah dana dan fasilitas lainnya berupa kredit mobil dinas kepada seluruh anggota DPRD Riau selama periode 2009-2014. diusulkan untuk disetujui.

Menyusul usulan tersebut, Jawhar Firdaus dan seluruh anggota Republik Demokratik Kongo menyetujui usulan Anas Mamoun.

Diduga pula Anas Mamoun atas persetujuan Jawhar Firdaus atas nama anggota DPRD sekitar September 2014 lalu, menepati janjinya dengan memberikan dana sekitar Rp 900 juta melalui perwakilan anggota DPRD.

Penerima tugas, Anas Mamoun, karena perilakunya, Pemusnahan pada tanggal 31 Maret 1999. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan Pasal 55(1)(1) KUHP.

Anas Mamoun sebelumnya diketahui terjerat kasus suap untuk profesi kehutanan. Anas Mamun dari Lapas Sukamisken di Bandung dibebaskan pada Senin (21 September 2020) dalam kasus suap yang melibatkan konversi lahan untuk budidaya kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Senjengji di Riau.

Anas Mamoun menjalani hukuman tujuh tahun penjara, yang telah dikurangi menjadi satu tahun setelah diampuni oleh Presiden Joko Widodo. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Previous post Mendikbudristek Nadiem: 140.000 Sekolah Akan Gunakan Kurikulum Merdeka
Next post Ramalan Zodiak Sabtu, 14 Mei 2022: Capricorn Merasa Senang, Aquarius Harus Lebih Berempati