Kejaksaan Agung Periksa Ahli Sistem Informasi Di Kemendag RI Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Baja

Spread the love

Laporan Reporter Egman Ibrahim

Jakarta – Kejaksaan Republik Indonesia memeriksa dua orang saksi terkait kasus tindak pidana korupsi impor besi atau baja, baja paduan dan turunannya antara tahun 2016 hingga 2021.

Jaksa Agung Kapuspenkum Indonesia Ketut Sumedana mengatakan salah satu saksi yang diperiksa adalah seorang ahli yang bekerja untuk RI, Kementerian Perdagangan (Kemendag). slot online

“AC selaku Ahli Bidang Pengembangan Sistem Pusat Data Sistem Informasi memeriksa Sekretariat Kementerian Perdagangan RI atas dugaan korupsi impor besi atau baja, baja paduan dan turunannya. Dari 2016 hingga 2021.”

Ia mengatakan, saksi kedua yang diperiksa adalah ITR, wakil presiden bidang hukum PT NS Bluescope Indonesia.

Keduanya diperiksa dalam berkas kasus impor besi.

Dalam proses impor baja, baja paduan dan turunannya dari 2016 hingga 2021, disimpulkan bahwa penyelidikan saksi sedang dilakukan untuk mengkonsolidasikan bukti dan melengkapi berkas dugaan aktivitas kriminal.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan RI (Kejagung) menyelidiki dua dari lima kantor Kemendag terkait dugaan korupsi impor, antara lain baja dan baja paduan. Senin (21 (21) / Maret 2022 Derivatif untuk 2016-2021 kemarin.

Dalam jumpa pers virtual, Jaksa Agung Ketut Sumedana mengatakan: “Artinya ada dua instansi pemerintah yang kita cari” (23/3/2022).

Kitut menjelaskan, situs pertama yang dilihatnya adalah pusat data Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) lantai 9 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

“Penyidik ​​menyita barang bukti elektronik berupa flashdisk SanDisk warna merah dan hitam berisi 27 berkas rangkuman penjelasan dari enam importir dan rangkuman penjelasan berbagai kawasan industri pertambangan,” kata Keto.

Dan di situs kedua, jaksa mengatakan telah menggeledah Kantor Impor Kementerian Perdagangan RI.

Di sana, penyidik ​​menyita komputer pribadi, laptop, ponsel, manual impor baja, dokumen PI (persetujuan impor), dan uang tunai sebesar 63,35 juta won.

Dia berkata, “Saya memiliki nilai tunai 63,35 juta rupee, dan saya menyita semuanya.”

Kattout menjelaskan bahwa tiga lokasi lainnya dilakukan di kantor beberapa perusahaan. Di antaranya adalah kantor PT Intisource Bajasakti di Jakarta Utara.

“Dokumen BC 2.0 terkait deklarasi impor baja disita,” jelasnya.

Kemudian kantor PT Bangun Era Sejahtera yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Jaksa juga menyita beberapa barang bukti di tempat kejadian.

“Dan dokumen BC 2.0 terkait PIB Baja disita,” katanya. Dokumen faktur penjualan tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020, serta dokumen pencatatan rekening Bank PT Bangun Era Sejahtera. “

Kemudian lokasi terakhir adalah kantor PT Perwira Adhitama Sejati yang beralamat di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Kemudian, “Bukti elektronik hard drive eksternal, dokumen PIB baja BC 2.0, dokumen laporan keuangan, dokumen nomor identifikasi impor-umum, dokumen izin usaha industri akan disita.”

Sementara itu, kata Ketu, penggeledahan dilakukan pada Rabu, 16 Maret 2022, setelah penyidik ​​memutuskan untuk mengangkat kasus tersebut ke tahap penyidikan.

Dia mengatakan, “Tim investigasi, kepala tim investigasi, telah secara resmi mengangkat kasus ini ke tahap penyelidikan.”

Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: B-15/F.2/Fd.2/03/2022 dari Direktur Biro Reserse Kriminal Khusus tanggal 16 Maret 2022.

Dalam kasus ini, diduga enam importir baja paduan dari 2016 hingga 2021 terlibat dalam pembebasan Sujel atau izin impor (tidak termasuk PI&LS).

“Surat Penjelasan (Sujel) itu dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Impor/Perdagangan atas permintaan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Dirjen Daglu Kementerian Perdagangan Republik Indonesia). importir.”

Mereka membuat alasan untuk membeli bahan bangunan seperti jalan dan jembatan dengan dalih perjanjian dengan badan usaha milik negara. Perjanjian kerjasama diatas, PT. Wasquita Kariya, PT. Wijaya Kariya, PT. Nendiya Kariya, pt. Pertamina Gas (Pertagas).

“Informasi yang diperoleh dari empat BUMN tersebut mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah bekerja sama dengan enam importir dalam pengadaan material (besi, baja, baja paduan) seperti yang dijelaskan dalam aplikasi dan dalam surat penjelasan. Sujel) yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Daglo”.

Akibatnya, kata Ketut, enam importir juga diduga mengimpor baja batangan menggunakan Sugel tertanggal 26 Mei 2020, karena dimaksudkan untuk membangun jalan dan jembatan, kata Ketut.

“Bahkan, proyek jalan dan jembatan dimaksud selesai pada 2018,” katanya.

Kemudian, dari hasil penyidikan kasus pidana impor baja, baja paduan dan produknya antara tahun 2016 hingga 2021, ditemukan jejak pelanggaran oleh enam importir. .

Kemana 6 importir itu? PT Jaya Arya Kimuning; PT Duta Sari Cezatera; PT Intisource Bajasakti; PT Prasaste Metal Utama; PT Bangun Era Sejahtera; Dan PT Perwira Adhitama yang tidak sesuai dengan pengangkatannya.

Dengan demikian menunjukkan bahwa importir telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2J. UU Pasal 3 Keputusan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan UU No. 20 Tahun 2001. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Previous post Bamsoet: IMI Masifkan Sosialisasi Tata Cara Berkendara Berkelompok
Next post Lestari Moerdijat: Pertumbuhan Pariwisata Nasional Harus Terus Berlanjut Pasca Lebaran