Beredar Daftar Nama Penjabat Gubernur Di 5 Provinsi Yang Akan Dilantik Mendagri Kamis 12 Mei Besok

Spread the love

Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan berperan sebagai penjabat gubernur di lima provinsi yang masa jabatannya telah habis.

Menurut informasi yang dikumpulkan, itu akan dirilis besok (5 Desember 2022). slot online 2022

Berikut adalah nama-nama gubernur terkemuka.

1 – Ridwan Jamaluddin, Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Direktur Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM)

2 – Pj Gubernur Banten, Maktabar (Sikda, Kabupaten Banten)

3 – Pj Gubernur Akmal Malik Sulawesi Barat (Direktur Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri)

4 – Pj Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nuer (Tim Pakar Budaya Olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga)

5. Paulus Waterbau, Gubernur Papua Barat (Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Perbatasan).

Beberapa nama yang tertulis di atas telah dikonfirmasi, tetapi beberapa dapat berubah.

Informasi mengenai pengangkatan Menteri Dalam Negeri disebut-sebut datang dari Hero Budi Hartono, Direktur Kantor Sekretariat Presiden (Castepress), pada Rabu 11 Mei 2022 (11 Mei 2022).

Awalnya, Pj Gubernur diangkat oleh Presiden Joko Widodo.

Namun, Perdana Menteri saat ini mengunjungi Washington, D.C. untuk menghadiri KTT khusus antara ASEAN dan Amerika Serikat.

“Dia mengangkat Menteri Dalam Negeri,” kata Hero.

Agenda pembukaan juga dikukuhkan oleh Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Castorio Sinaga.

Menurut dia, kelima penjabat gubernur itu akan dilantik pada Kamis di hadapan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Katanya, “Iya betul (pelaksanaan lima orang). Rencananya besok Kamis (diprakarsai Menteri Dalam Negeri)”, ujarnya.

Masa jabatan Gubernur Aceh dan Gubernur DKI berakhir tahun ini.

Ada pula dua gubernur lain yang masa jabatannya berakhir tahun ini: Gubernur Aceh Nova Iriansyah (5 Juli 2022) dan Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan (16 Oktober 2022).

Sedangkan 17 negara bagian lain yang gubernurnya akan diisi PNS pada 2023 adalah Sumut, Riau, Sumsel, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Yakni Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Dari 24 kabupaten di atas, 76 direktur dan 18 walikota akan diganti pada 2022, dan 115 direktur dan 38 walikota akan diganti pada 2023.

Jumlah ASN yang mencukupi

Undang-Undang Nomor 10 tentang Pilkada 2016 mewajibkan Komando Tinggi Pusat (JPT) mengangkat pejabat sementara gubernur untuk mengisi kekosongan gubernur hingga gubernur terakhir menjabat.

Sedangkan untuk mengisi kekosongan walikota, akan diangkat direktur/pelaksana tugas walikota JPT pratama hingga gubernur dan walikota menjabat.

Akmal Malik, Direktur Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, mengklaim jumlah ASN yang memenuhi syarat cukup untuk mengisi kekosongan 271 kepala daerah.

Akmal berbicara pada Selasa lalu (5 Oktober 2022) dalam sebuah acara di XYZ Forum yang diselenggarakan oleh Harrian.

Akmal mengatakan jabatan gubernur akan membutuhkan 24 ASN, bersama dengan JPT Madya, dan untuk jabatan walikota akan membutuhkan 248 ASN.

Menurutnya, saat ini ada 588 JPT ASN tingkat menengah yang tersedia di berbagai kementerian/lembaga, dan 34 JPT ASN tingkat menengah di setiap kabupaten saat ini menjabat sebagai sekretaris daerah untuk daerah itu.

Akmal mengatakan, “Sebanyak 622 JBT sebenarnya memiliki kesempatan untuk bertindak sebagai wasit, tetapi kami hanya membutuhkan 24.”

Sementara itu, kata Akmal, ASN JPT Pratama saat ini berjumlah 4.626, terdiri dari 3.123 kementerian/lembaga dan 1.503 dari pemerintah daerah.

Ia juga menegaskan bahwa ASN yang tersedia sudah profesional dan paham dengan ranah pemerintahan, sehingga layak menjadi wakil daerah.

Akmal mengatakan, “Di sinilah tes bakat vokasi ASN dilakukan dan di mana itu benar-benar berbicara tentang bagaimana kita dapat menerjemahkan visi presiden sebagai PNS agar ASN dapat berfungsi dengan baik pada tahun 2024,” kata Akmal.

Pengangkatan Pj Presiden Daerah diatur dengan undang-undang dan dipilih oleh Presiden.

Mengutip Dpr.go.id, Junimart Girsang, Wakil Ketua Komite II DPR RI, mengatakan masing-masing Pj Gubernur yang mengisi kekosongan tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri (Kimandagri).

Sedangkan PJ Bupati dan Walikota dipilih langsung oleh Kementerian Dalam Negeri.

Hal ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, penjabat gubernur dipilih langsung oleh presiden setelah diusulkan oleh Kementerian Dalam Negeri.”

“Di sisi lain, Pj Gubernur dan Wali Kota, di sisi lain, diusulkan dan dipilih oleh Kementerian Dalam Negeri,” kata Gunnemart beberapa waktu lalu.

Berdasarkan informasi, sebanyak 101 kepala daerah akan mengakhiri masa jabatannya pada 2022 dan 170 kepala daerah pada 2023.

Dengan kata lain, 271 daerah tersebut akan dipimpin oleh wakil daerah sementara berupa Pelaksana Tugas (PLTs) atau Wakil Sementara (Pjs).

Untuk itu, Gunnemart meminta parpol menahan diri untuk tidak menawarkan calon gubernur, wali amanat, dan penjabat walikota kepada eksekutif.

Gunnemart telah meminta Departemen Dalam Negeri untuk selektif menunjuk calon penjabat gubernur untuk diajukan ke presiden. (/) (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Previous post RAMALAN ZODIAK Kamis 12 Mei 2022: Scorpio Cuek Dengan Kekasih, Capricorn Lebih Selektif
Next post Sosok Perempuan Yang Buat Desain Gamis Dari Warna Kaleng Wafer, Pernah Bekerja Jadi Fashion Designer