9 Jenis Kekerasan Seksual Yang Diatur Dalam UU TPKS: Pelecehan Hingga Pemaksaan Perkawinan

Spread the love

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang dalam rapat pleno DPR, Selasa (12/4/2022).

Dikutip dari dokumen yang didapatkan dalam Pasal 1 menjelaskan pengertian tindak pidana kekerasan seksual, yaitu:

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur judi slot gampang menang sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan tindak kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam Undang-undang sepanjang yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Kemudian dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan, tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari:

a. pelecehan seksual nonfisik;
b. pelecehan seksual fisik;
c. pemaksaan kontrasepsi;
d. pemaksaan sterilisasi;
e. pemaksaan perkawinan;
f. penyiksaan seksual;
g. eksploitasi seksual;
h. perbudakan seksual; dan
i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu, dalam Pasal 4 ayat (2) juga menyebut 10 perbuatan lainnya yang termasuk tindak pidana kekerasan seksual:

sebuah. memperkosa;
b. tindakan cabul;
c. hubungan seksual dengan Anak, pencabulan dengan Anak, dan/atau eksploitasi seksual Anak;
d. tindakan amoralitas yang bertentangan dengan kehendak Korban;
e. pornografi anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;

f. pemaksaan pelacuran;
g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peresmian RUU TPKS ini dihadiri oleh organisasi-organisasi perempuan

Sementara itu beberapa organisasi perempuan hadir menyaksikan pengesahan UU TPKS, Selasa (12/4/2022).

Antara lain Koalisi Perempuan Indonesia, Forum Pengada Layanan, Yayasan LBH APIK Jakarta, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Perhimpunan Jiwa Sehat, Peruati, Puan Seni Indonesia, GMNI, LRC-KJHAM, WCC Mawar Balqis, dan Yayasan Kesehatan Perempuan.

Dikutip dari dpr.go.idKetua DPR RI, Puan Maharani mengetuk palu untuk memperkuat RUU TPKS menjadi undang-undang.

“Apakah RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” kata Nyonya untuk meminta persetujuan semua anggota dewan.

Kemudian yang diikuti oleh jawaban setuju dari semua yang hadir.

Sesaat setelah palu sidang diketuk oleh Puan sebagai penanda RUU TPKS telah disetujui,

Ruang Rapat Paripurna DPR RI riuh dengan tepuk tangan dan sorak sorai membahana.

Dalam keterangan pers setelah rapat paripurna, Puan meminta masyarakat dan seluruh elemen mengawal UU TPKS ini.

“Jangan sampai ada kekerasan terkait dengan perempuan dan anak di Indonesia,” ujar Puan.

(/Gilang Putranto)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Previous post Link Streaming Wedding Agreement Netflix Untuk Ngabuburit
Next post KODE Redeem FF Terbaru Hari Ini, Selasa 12 April 2022, Perhatikan Hal Ini Saat Klaim